Masih ingat dengan pernyataan Anies Baswedan ketika berdebat dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Debat Publik Calon Kepala Daerah DKI Jakarta soal keberpihakan pada rakyat kecil? Salah satu solusi yang ditawarkan Anies adalah soal menyediakan Rumah DP 0 Rupiah yang lengkap dengan skema pembiayaannya.
“41% warga DKI Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya, dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan,” kata Anies ketika itu.
Baca Juga: Janji Anies Memang Manis, Hunian DP 0 Rupiah Hanya Euforia Groundbreaking
“Yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah,” lanjut Anies.
Bahkan dalam debat tersebut, Anies terkesan menggampangkan salah satu program andalannya itu. Di sisi lain, Ahok sang petahana terlihat ‘kebingungan’, lalu berujar singkat ketika diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan Anies tersebut.
“Jujur saja dari tadi saya nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika,” kata Ahok.
Benar saja, retorika dalam permainan kata oleh Anies sang Gubernur perlahan mulai terkuak. Setidaknya hingga kini, belum terjawab atau bahkan tidak terjawab solusi tepat menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin DKI Jakarta. Entahlah, dua atau tiga tahun yang akan datang. Semoga!
“Hari ke hari rakyat disuguhi fakta, data, bahwa apa yang diomongkan pada masa kampanye itu adalah satu hal yang bersifat manis, tapi tidak ada buah yang diterima oleh rakyat,” kata Raja Juli Antoni, politikus muda asal Partai Solidaritas Indonesia.
Benar, ini memang fakta! Bahkan Anies sendiri juga mengakui jika program rumah DP 0 Rupiah yang kemudian disebutnya program hunian Solusi Rumah Warga (Samawa) ini hanya bisa dinikmati warga kelas menengah di DKI Jakarta. Sebabnya, yang sanggup cicil rumah susun milik (rusunami) tersebut hanyalah mereka yang punya penghasilan Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan.
Baca Juga: Lagi, Anies Baswedan Bikin Kecewa Penghuni Rusunawa
Lantas bagaimana dengan nasib 41% (bahkan kini sebanyak 51,7%) warga DKI Jakarta yang belum punya rumah tadi???
Tenang! Masih ada solusi. Bagi masyarakat miskin, tidak perlu beli, tapi sewa. Itu kata Anies, bahwa ada rusun sewa (rusunawa) yang juga akan dibangun oleh Pemprov DKI.
“Karena memang menggunakan skema perbankan yang ada proporsi penghasilan tidak boleh semuanya dipakai untuk mencicil. Ada batas maksimal, di mana persentase penghasilan tidak boleh lebih besar dipakai untuk mencicil,” sebut Anies.
Benar memang, penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilan tidak boleh lebih dari 30 persen.
Sementara bagi rakyat miskin yang menyewa rusunawa memang harus lebih sabar menanti agar kamar sewa tersebut bisa menjadi milik.
“Lebih baik mereka sewa dengan harga yang murah, tetapi punya kepastian bila membayar dengan baik, merawat rumah dengan baik, maka setelah 20 tahun bisa memiliki,” terang Anies.
Ngotot
Sejak awal, Anies memang terlihat tetap ngotot mewujudkan Program DP 0 Rupiah yang disebut sebagai salah satu program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Meski jelas-jelas program ini sulit diwujudkan dan kenyataannya memang peruntukannya bagi masyarakat menengah ke atas. Fakta lain, nama “DP 0” pun telah diganti menjadi Solusi Rumah Warga atau Samawa.
Melihat kenyataan yang ada, tampaknya program Rumah DP 0 ini hanya kebijakan politis sekaligus populis bagi Anies untuk tetap menjaga citranya. Apalagi program ini memang menjadi sorotan tajam dari masyarakat luas yang sudah lama menanti. Sebagian masyarakat pun akhirnya mulai menyimpulkan bahwa program ini hanyalah pencitraan Anies semata.
Baca Juga: Anies Naikkan NJOP Jakarta, Hunian DP 0 Semakin Buram?
Lantas, apakah program ini mampu mengatasi masalah hunian yang masih menjadi problem warga Jakarta? Jutaan warga DKI Jakarta belum punya rumah, lho! Sementara hunian vertikal di Kelapa Village, Jakarta Timur yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu hanya menyediakan sekitar 780 unit saja.
Adapun rusun Samawa tersedia dalam dua tipe, yakni tipe 21 dan tipe 36 yang sudah bisa dipesan mulai awal November mendatang. Harganya bervariasi, mulai dari Rp184,8 juta – Rp213,4 juta untuk tipe 21. Kemudian untuk tipe 36, harga berkisar Rp304,92 juta – Rp310 juta.
Sekedar dibandingkan dengan rumah DP 0 yang juga ramai ditawarkan oleh pengembang swasta, rata-rata dibanderol di kisaran Rp360 juta per unit.
Kebijakan LTV
Sedikit melihat kebijakan terbaru dari Bank Indonesia (BI) yang telah diberlakukan sejak awal Agustus lalu. BI telah mengeluarkan aturan pelonggaran loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang membolehkan rumah pertama tanpa uang muka atau DP.
“Saya sampaikan bahwa untuk rumah pertama tentu tidak ada aturan untuk besaran LTV untuk rumah pertama. Tentu masing-masing bank bisa menyesuaikan praktik manajemen risiko yang ada,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Baca Juga: Dulu Ditertawakan, Usulan IPW Soal Rumah Pertama Tanpa DP Kini Diterima BI
Kebijakan ini tentunya selaras dengan program rumah DP 0 yang dibangga-banggakan Anies sejak kampanye Pilkada tersebut. Tapi lagi, pada kenyataannya, perbankan sangat sulit merealisasikan itu. Bahkan DP minimum 5% pun masih sangat berat jika ada bank yang mau menjalankannya.
Faktanya lagi, saat ini, konsumen properti tidak begitu bernafsu membeli rumah dengan DP 0 rupiah. Justru mereka lebih cenderung akan membeli rumah dengan pertimbangan suku bunga fix serta cicilan yang terjangkau.
