Thursday, October 22, 2020

Jangan Mau Diperdaya Oknum Kepailitan

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Maraknya kasus kepailitan yang menimpa sejumlah perusahaan pengembang properti nasional menambah persoalan baru di tengah masa pandemi Covid-19. Industri properti yang tengah berjuang untuk Kembali bangkit akibat anjloknya penjualan terpaksa harus menghadapi persoalan serius yang dipicu oleh terjadinya kasus kepailitan.

Kasus kepailitan dinilai justru kontra produktif dan akan sangat merugikan semua pihak, baik konsumen maupun pengembang properti. Diduga ada oknum-oknum yang sengaja memperkeruh dan memanfaatkan situasi untuk mengail keuntungan secara pribadi atau mengusung kepentingan-kepentingan tertentu.

Baca Juga: Kronologi Gugatan Pailit Sentul City Hingga Menuju Proses Damai

Demikian rangkuman dari exclusive interview bertema “Pailit di Industri Properti, Siapa Untung Siapa Rugi”, yang disiarkan secara live di CNBC Indonesia, Jumat, 18 September 2020.

Interview ini menghadirkan dua pakar hukum sebagai narasumber, yakni Cornel B Juniarto, dari Hermawan Juniarto & Partners, member of Deloitte Legal Network serta Erwin Kallo dari Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia.

Para narasumber membahas secara tuntas aspek regulasi kepailitan, perlindungan kepada konsumen dan developer, serta prosedur dalam menentukan kepailitan di tengah tekanan pandemi covid-19.

Para narasumber sepakat maraknya kasus kepailitan menciptakan bahaya baru bagi industri properti nasional, dan berdampak dapat secara sistemik mempengaruhi 175 industri ikutan dengan 30 juta tenaga kerjanya.

Cornel B Juniarto berpendapat, undang-undang maupun peraturan tentang kepailitan ibarat pisau bermata dua. Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keduanya secara prinsip merupakan payung hukum bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang mengatur tata cara atau mekanisme penyelesaian kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau transaksi.

Baca Juga: Terima Aduan Konsumen, PUPR: Ada yang ‘Dikibuli’ Pengembang

Namun demikian, menurutnya, sebagai pijakan hukum, UU Kepailitan dan PKPU telah mengalami beragam ujian, khususnya berkaitan dengan tingkat efektifitasnya sebagai sumber hukum dalam penyelesaian kewajiban antara kreditur dan debitur di masyarakat. Secara sederhana, kepailitan dikenal sebagai sarana yang dapat digunakan oleh para kreditur untuk “memaksa” debitur menyelesaikan kewajibannya, sementara sebaliknya PKPU merupakan sarana yang dapat digunakan bagi debitur untuk menyelamatkan usahanya dari ancaman kebangkrutan.

“Namun kenyataannya, dalam beberapa kasus, UU kepailitan dan PKPU justru digunakan oleh debitur sebagai sarana untuk menghindari pemenuhan kewajbannya terhadap para kreditur,” tegas Cornel lebih lanjut.

Cornel menyampaikan faktor-faktor penting yang dapat membantu masyarakat atau badan hukum memahami kerangka hukum Kepailitan dan PKPU secara utuh, termasuk kepailitan sukarela (voluntary bankruptcy) dan restrukturisasi utang melalui Pengadilan Niaga. Khusus bagi perusahaan terbuka atau perusahaan publik, ia menyoroti beberapa aspek kepatuhan hukum (legal compliance issues) yang wajib dilakukan apabila mendapat gugatan pailit dari krediturnya, atau Ketika mengajukan kepailitan sukarela.

Secara prosedur kepailitan sukarela yang diajukan sendiri oleh debitur memang dimungkinkan dan telah diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kepailitan sukarela diperuntukan bagi debitur yang secara sadar memahami bahwa perusahaan berada dalam keadaan insolvent atau tidak memiliki dana untuk melunasi utang.

Mereka secara sukarela mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri dengan tujuan agar melalui Pengadilan Niaga, seluruh kewajibannya kepada kreditur dapat diselesaikan.

Baca Juga: Ajak Developer Bersinergi, SD Darmono: Kawasan Industri Itulah Container dan Developer Itulah Content

Menurut Cornel, kepailitan sukarela seharusnya bukan merupakan sarana bagi debitur untuk menghindari penyelesaian kewajibannya kepada kreditur ketika dalam keadaan solvent. Namun demikian, ia mencatat ada beberapa kasus yang ditengarai merupakan kepailitan sukarela yang tujuannya justru untuk menghindari penyelesaian kewajibannya kepada krediturnya.

“Kepailitan semu semacam ini jelas merupakan antitesis dari tujuan kepailitan sukarela yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan,” tegasnya lebih lanjut.

Pada sisi lain, Cornel juga mencermati adanya fakta bahwa PKPU yang pada dasarnya ditujukan sebagai sarana bagi debitur untuk merestrukturisasi hutangnya kepada kreditur melalui Pengadilan Niaga, malahan digunakan oleh debitur nakal untuk menghindari kewajibannya.

Modus lainnya yakni sengaja digunakan oleh distressed investors untuk mendapatkan aset suatu perusahaan yang mengalami masalah keuangan dengan harga yang murah.

Pihak developer yang digugat pailit atau PKPU jelas mengalami kerugian dari berbagai sisi, termasuk materiil hingga runtuhnya kepercayaan pasar. Padahal, acap kali gugatan pailit tidak selalu mencerminkan kondisi riil dari perusahaan, namun lebih karena ulah oknum yang ingin menunggang kesempatan.

Baca Juga: Prolab Diluncurkan, Jawaban Atas Minimnya Pendidikan Properti

Selain kerugian bagi developer properti, permasalahan pailit yang mendera industri properti juga bisa merugikan dan berdampak signifikan pada konsumen. Akibatnya konsumen harus melalui jalan berliku nan panjang untuk mendapatkan kepastian haknya.

Maraknya kasus kepailitan juga menjadi perhatian serius praktisi hukum properti Erwin Kallo. Ia menyoroti fenomena tersebut sebagai lonceng bahaya yang dampaknya bisa merugikan banyak pihak.

Perlindungan terhadap konsumen dan developer properti perlu menjadi prioritas karena acap kali kasus pailit justru ditunggangi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu.

Pada kenyataannya, menurut Erwin, konsumen properti adalah pihak yang paling dirugikan jika terjadi kasus pailit. Hal ini karena konsumen bukan Kreditur Preferen sehingga pengembalian dana dilaksanakan paling akhir, jika semua pihak telah terbayarkan.

“Justru itu, konsumen mau tidak mau harus mencegah terjadi pailit dalam rapat kreditur dengan menggunakan hak suara,” kata Erwin lebih lanjut. “Dan yang paling untung adalah oknum, para distressed investor dan tentu saja kurator. Karena kurator langsung mendapatkan bagian 7% di depan, apapun hasil akhir kepailitannya”.

Baca Juga: Sebanyak 11.514 Pengembang Rumah Subsidi Terima Bantuan PSU

Menghadapi adanya tren dan fenomena kepalitan ini, Cornel dan Erwin sepakat bahwa revisi UU Kepailitan dan PKPU wajib diakselerasi oleh Pemerintah dan DPR, revisi UU Kepailitan dan PKPU diharapkan mampu menjaga dan melindungi industri properti termasuk konsumen dan developer dari ulah para oknum.

BERITA TERKAIT

Anggaran Program Perumahan 2021, Rp8,093...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program perumahan pada 2021 mendatang sebesar Rp8,093 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong pelaksanaan Program Sejuta...

Properti Adalah Industri Strategis, Pemerintah...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Properti adalah industri strategis yang juga menjadi penggerak pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk pasca Covid-19. Namun, pemerintah seakan tutup mata dan kurang...

Semester I, Penyaluran Dana FLPP...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Penyaluran dana pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per 30 Juni 2020 tercatat telah mencapai sebesar Rp7,366 triliun untuk 72.760...

Benarkah, Wilayah Timur Jakarta Bangkit...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Benarkah wilayah timur Jakarta akan bangkit paling cepat pasca pandemi Covid-19 ini? Menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak lepas dari mengulas berbagai...

SiKasep, Selangkah Menuju Rumah Idaman

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Hari gini, siapa yang tidak punya smartphone. Hampir semua orang telah mengakses berbagai hal melalui ponsel pintarnya. Terutama berselancar di dunia...

Diperluas, Aplikasi SiKasep Kini untuk...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memperluas jangkauan layanan...

PROPERTI TV

00:01:40

Begini Cara Menggunakan Philips UV-C...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Signify memperkenalkan lampu meja desinfeksi UV-C (Philips UV-C Disinfection Desk Lamp) bagi konsumen Indonesia. Lampu tersebut sangat berguna untuk mendesinfeksi rumah...
00:01:40

Kemewahan Menanti di The Ritz-Carlton,...

PropertiTerkini.com, (BALI) – Tiada salahnya jika saat ini Anda mulai merencanakan liburan yang istimewa bersama keluarga, ketika sudah saatnya bepergian lagi. Salah satunya adalah...
00:02:02

Harapan Indah Residence: Strategis di...

PropertiTerkini.com, (LABUAN BAJO) – Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium tentu menyimpan potensi besar pada bisnis properti, terutama investasi. Ini pula mendasari CV Tanjung...
00:01:01

Meikarta Mulai Serah Terima Unit,...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Pengembang Kota Meikarta di Cikarang, akhirnya memenuhi janjinya usai menyelesaikan pembangunan apartemen tepat waktu. Proyek ini pertama kali diluncurkan pada 2017...
00:01:03

Philips Smart Wi-Fi LED, Lampu...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Apakah Anda sudah melengkapi rumah Anda dengan produk-produk pintar? Kini saatnya tingkatkan kenyamanan dan kemudahan di rumah Anda dengan deretan produk-produk...
00:00:31

Lippo Karawaci Tutup Atap Holland...

Holland Village Jakarta merupakan menara perkantoran 34 lantai yang dibangun terintegrasi dengan apartemen, pusat perbelanjaan dan rekreasi, rumah sakit, dan sekolah. Lokasi proyek berada...

BERITA TERBARU

Debt to Equity Ratio Perintis...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Debt to Equity Ratio (DER) PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) diproyeksikan turun tajam menjadi sebesar 0,74x pada akhir tahun 2020...

Paramount Land Luncurkan Alma@Montana Village,...

PropertiTerkini.com, (GADING SERPONG) — Setelah sukses dengan Nara Village dan business center Pisa Grande beberapa waktu lalu, Paramount Land kembali menghadirkan hunian berkonsep modern,...

Mitra Sindo Sukses Dukung Penghijauan...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kodim 0505 Jakarta Timur melakukan kegiatan penanaman seribu pohon produktif di lahan milik Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di sepanjang bantaran danau Jakarta...

Menhub Resmikan JR Conn Jababeka

PropertiTerkini.com, (CIKARANG) — Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi meresmikan peluncuran layanan Jabodetabek Residence Connexion (JR Conn) di Hollywood Junction, Jababeka, Cikarang, Bekasi, Minggu...

Habitat dan Samsung Indonesia Bangun...

PropertiTerkini.com, (BANGKA) — Kepulauan Bangka Belitung termasuk salah satu provinsi dengan ribuan keluarga yang tidak memiliki rumah layak. Hal inilah yang mendorong Habitat for...

Dimulai, Pembangunan Ruas Tol Kramasan-Musi...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara bertahap melanjutkan pembangunan Jalan Tol Kramasan-Musi Landas-Betung sepanjang 69...