Empat Tahap Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

0
kota baru mandiri tanjung selor
Penandatanganan komitmen Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Rabu (27/3/2019)/ Foto: Kementerian PUPR

Desain kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor seluas 800 hektar. Tahap pertama akan dikembangkan di lahan seluas 200 hektar.

Propertiterkini.com – Sebanyak 10 kota baru mandiri sebagaimana yang digagas pemerintah akan diarahkan sebagai pengendali urbanisasi. Pemerintah pun terus mendorong pengembangan ke-10 kota baru mandiri dan terpadu, meliputi Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

Baca: Jika Kawasan Industri Bekapur Terintegrasi, Apa yang Akan Terjadi?

Bahkan untuk Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan bersama dengan 12 Kementerian. Ini dilakukan sebagai Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor. Komitmen itu diteken di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Rabu (27/3/2019).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 10 kota baru mandiri dan terpadu.

Menurutnya, pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

“Penandatanganan ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” kata Darmin seperti dikutip dari laman pu.go.id.

Terdapat empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor. Pertama adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.

“Perda tersebut sebagai landasan utama dalam pembangunan kota,” sambungnya.

Baca Juga: 4 Proyek Baru Crown Group Dibangun di Luar Sydney, Berikut Daftarnya

Kedua, lanjutnya, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Langkah ketiga, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial.

“Terakhir, tentunya dengan menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor,” ungkap Darmin.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, saat ini Tanjung Selor masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

“Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional yang dapat bersinergi dengan kabupaten/kota di sekitarnya,” ungkap Hadi.

Pusat Pemerintahan

Tanjung Selor diharapkan menjadi pendorong perekonomian di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari.

Baca Juga: Properti Purwakarta dan Subang: Melesat Lantaran Industri (Data dan Fakta)

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP,-red) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu.

Menurutnya, Kementerian PUPR pada tahun 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kabupaten Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara.

“Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM,” sambungnya.

Pada tahun ini, lanjut dia, BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 hektar serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 hektar.

Adapun untuk tahun 2020, ungkap Hadi, saat ini telah direncanakan beberapa program infrastruktur PUPR di provinsi Kaltara.

Baca Juga: Jalan Tol Pertama di Kalimantan Segera Beroperasi

“Antara lain pembangunan Jalan Malinau–Long Semamu 1 dan 2, pembangunan Embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan TPS 3R di Kabupaten Bulungan, Kaupaten Nunukan dan Kota Tarakan, serta pembangunan rumah khusus,” pungkasnya.