Wednesday, September 30, 2020

Menteri Sofyan: Ada RDTR, IMB Tak Perlu Lagi

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR, menurut Menteri Sofyan, dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini. Demikian juga AMDAL.

PropertiTerkini.com (Jakarta) – Wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih terus menuai pro dan kontra. Namun pemerintah beralasan, upaya ini merupakan salah satu cara dalam menciptakan birokrasi yang sederhana agar memudahkan para pengusaha dalam rangka berinvestasi di Indonesia.

“Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah dalam melakukan penyederhanaan perizinan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil dalam acara talkshow dengan tema Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL melalui RDTR di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (08/11/2019), lalu.

Baca Juga: “Biaya Siluman”, Hantu Perizinan Properti

Kendati demikian, lanjut Menteri Sofyan, seperti dikutip dalam keterangan perseny, meskipun proses perizinan disederhanakan, pemerintah juga dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

“Cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” ujar Sofyan.

Inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini. Demikian juga AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

“Penghapusan IMB dan AMDAL ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyederhanaan perizinan,” sambung Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Tata Ruang.

Menteri Sofyan mengatakan persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca Juga: Asmat Amin: Katanya Urus Izin 20 Hari, Faktanya 200 Hari

“Baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” tambah dia.

RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR. Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

Oleh karena itu Sofyan mengatakan, RDTR ini perlu untuk terus didorong percepatannya.

“Kita akan dorong pemerintah dan saya akan perjuangkan, dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Selain itu, percepatan yang sudah mulai dilakukan dengan adanya kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan seluruh sekolah perencanaan di Indonesia dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun tata ruang dengan RDTR. Dengan melibatkan sekolah perencanaan, dua manfaat yang bisa diperoleh, yaitu pertama memiliki resource yang bisa digunakan kapan pun untuk membangun tata ruang melalui RTRW dan RDTR, kedua memiliki real case bagaimana merencanakan tata ruang yang real.

Baca Juga: Mencari “Ideologi Perumahan RI” (Bagian 2)

Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penguatan pengawasan yang transparan mengenai tata ruang yang ada di Indonesia salah satunya dengan GISTARU. Semua kondisi tata ruang di seluruh Indonesia yang sudah disahkan dimasukkan ke dalam GISTARU yang dapat diakses masyarakat agar bisa melihat fungsi tata ruangnya.

BERITA TERKAIT

Jangan Mau Diperdaya Oknum Kepailitan

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Maraknya kasus kepailitan yang menimpa sejumlah perusahaan pengembang properti nasional menambah persoalan baru di tengah masa pandemi Covid-19. Industri properti yang...

Anggaran Program Perumahan 2021, Rp8,093...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program perumahan pada 2021 mendatang sebesar Rp8,093 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong pelaksanaan Program Sejuta...

Properti Adalah Industri Strategis, Pemerintah...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Properti adalah industri strategis yang juga menjadi penggerak pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk pasca Covid-19. Namun, pemerintah seakan tutup mata dan kurang...

Semester I, Penyaluran Dana FLPP...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Penyaluran dana pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per 30 Juni 2020 tercatat telah mencapai sebesar Rp7,366 triliun untuk 72.760...

Benarkah, Wilayah Timur Jakarta Bangkit...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Benarkah wilayah timur Jakarta akan bangkit paling cepat pasca pandemi Covid-19 ini? Menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak lepas dari mengulas berbagai...

SiKasep, Selangkah Menuju Rumah Idaman

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Hari gini, siapa yang tidak punya smartphone. Hampir semua orang telah mengakses berbagai hal melalui ponsel pintarnya. Terutama berselancar di dunia...
Pasang Iklan disini ...

PROPERTI TV

00:01:40

Kemewahan Menanti di The Ritz-Carlton,...

PropertiTerkini.com, (BALI) – Tiada salahnya jika saat ini Anda mulai merencanakan liburan yang istimewa bersama keluarga, ketika sudah saatnya bepergian lagi. Salah satunya adalah...
00:02:02

Harapan Indah Residence: Strategis di...

PropertiTerkini.com, (LABUAN BAJO) – Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium tentu menyimpan potensi besar pada bisnis properti, terutama investasi. Ini pula mendasari CV Tanjung...
00:01:01

Meikarta Mulai Serah Terima Unit,...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Pengembang Kota Meikarta di Cikarang, akhirnya memenuhi janjinya usai menyelesaikan pembangunan apartemen tepat waktu. Proyek ini pertama kali diluncurkan pada 2017...
00:01:03

Philips Smart Wi-Fi LED, Lampu...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) – Apakah Anda sudah melengkapi rumah Anda dengan produk-produk pintar? Kini saatnya tingkatkan kenyamanan dan kemudahan di rumah Anda dengan deretan produk-produk...
00:00:31

Lippo Karawaci Tutup Atap Holland...

Holland Village Jakarta merupakan menara perkantoran 34 lantai yang dibangun terintegrasi dengan apartemen, pusat perbelanjaan dan rekreasi, rumah sakit, dan sekolah. Lokasi proyek berada...
00:04:41

Genap Berusia 10 Tahun, CentrePark...

Genap sudah CentrePark berusia 10 tahun pada 15 November lalu. Perusahaan manajemen parkir nasional nomor 1 di Indonesia tersebut, kini telah mencapai lebih dari...

BERITA TERBARU

Kementerian PUPR: Pengembang Wajib Perhatikan...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 disusun sebagai salah satu upaya pemenuhan aksesibilitas bagi semua warga kota, khususnya penyandang disabilitas. Hal...

10 Keunggulan Summarecon Bogor, Kota...

PropertiTerkini.com, (BOGOR) — PT Summarecon Agung Tbk resmi memperkenalkan proyek kota mandiri terbaru di selatan Jakarta, tepatnya berada di wilayah Bogor, yakni Summarecon Bogor....

Ada Proyek Ditunda, Begini Strategi...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Performa kerja perusahaan properti mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah PT Metropolitan Land Tbk...

Kementerian PUPR Bedah Rumah MBR...

PropertiTerkini.com, (LANGSA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan menyalurkan bantuan perumahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau...

AKR Land Gandeng AREBI Jatim...

PropertiTerkini.com, (SURABAYA) — Meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, termasuk di Jawa Timur, namun minat masyarakat memiliki hunian layak, masih sangat tinggi. Atas dasar...

Pendaftar SiKasep Terus Meningkat, Mayoritas...

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Pandemi Covid-19 nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap minat masyarakat yang hendak memiliki hunian layak bersubsidi pemerintah. Bahkan data pendaftar SiKasep alias...